Gema dari Gang Peneleh

Lukisan suasana malam di sebuah rumah kayu di gang kampung: para pemuda berkemeja putih dan berpeci berdiskusi di sekitar meja penuh buku, koran, dan lampu minyak, sementara seorang lelaki berblangkon dan berjas hitam berdiri memperhatikan.

H.O.S. Tjokroaminoto (1882–1934)

Waktu baca: 7 menit

Pada 1916, seorang remaja berusia lima belas tahun melangkah memasuki sebuah rumah sempit di Gang Peneleh VII, Surabaya. Ia datang membawa pesan dari ayahnya, Raden Soekemi, yang menitipkannya kepada seorang kawan lama, tokoh yang dihormati rakyat sekaligus dicemaskan pemerintah kolonial. Dalam otobiografinya yang dituturkan kepada wartawan Amerika Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, ia mengenang kata-kata sang ayah: “Karena itu kau kukirim kepada Tjokro, orang yang dijuluki oleh Belanda sebagai ‘Raja Jawa yang tidak dinobatkan’.” Remaja itu bernama Soekarno.

Rumah itu jauh dari kata megah. Di lantai bawah hanya ada lima kamar sempit, dengan satu ruangan tambahan di bagian atas, terjepit di tengah kampung yang riuh dan padat. Di sana Tjokroaminoto dan istrinya, Soeharsikin, membuka pintu rumah mereka sebagai tempat kos, antara lain karena keluarga membutuhkan tambahan penghasilan. Namun dari kamar-kamar sempit itulah lahir nama-nama yang kelak mengguncang jalannya sejarah bangsa.

Di meja makan yang sama pernah duduk Soekarno, Semaoen, Musso, Alimin, Darsono, dan Kartosoewirjo. Calon proklamator, calon pemimpin partai komunis, hingga calon imam Negara Islam Indonesia pernah berbagi atap dan berbagi mimpi tentang negeri yang merdeka.

Setengah abad berlalu. Pada 1 Maret 1966, ketika kekuasaannya mulai goyah, Soekarno masih menyebut nama gurunya dalam sebuah pidato. Ia mengaku terus berupaya hidup sesuai dengan ajaran Tjokroaminoto. Pertanyaan yang tersisa bagi kita hari ini: bagaimana satu rumah kos sederhana bisa melahirkan jalan hidup yang begitu berlawanan?

Raja Tanpa Mahkota

Semua bermula dari seorang priyayi yang memilih turun ke tengah rakyat kecil. Tjokroaminoto lahir pada 1882 dari keluarga pamong praja di Jawa Timur. Pada 1912 ia bergabung dengan Sarekat Dagang Islam dan mengajukan usul berani: menghapus kata “Dagang” dari nama organisasi, supaya perkumpulan itu tidak hanya membela urusan niaga, tetapi menjadi wadah perjuangan bagi rakyat banyak.

Sejak itu Sarekat Islam tumbuh menjadi gerakan massa. Pada 1916, organisasi ini mengklaim memiliki 80 cabang dengan sekitar 350.000 anggota. Daya pidato Tjokroaminoto bekerja seperti pemantik api di tengah ilalang kering. Pada 26 Januari 1913, di hadapan puluhan ribu orang yang memadati Taman Kota Surabaya, yang kini menjadi kawasan Tugu Pahlawan, suaranya menggelegar: “Sarekat Islam, yang pada mulanya seperti air mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Mari kita bergerak. Mari kita melakukan perlawanan, agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia.” Rapat akbar itu dicatat oleh sejarawan Jepang Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, salah satu kajian terpenting tentang masa itu.

Banyak orang di desa memandangnya bukan sekadar sebagai pemimpin, melainkan sebagai Ratu Adil, sang juru selamat yang dirindukan dalam ramalan-ramalan tua Jawa. Saya pernah menulis tentang kerinduan semacam itu dalam “Ayam Jago yang Belum Berhenti Berkokok“, ketika membaca buku Sindhunata tentang Ratu Adil. Pemerintah kolonial yang cemas menjuluki Tjokroaminoto de ongekroonde koning van Java, raja Jawa tanpa mahkota.

Namun sejarah menyisakan tanda tanya. Sejarawan Belanda A.P.E. Korver bahkan memasang tanda tanya pada judul bukunya, Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil? (1985). Menurut sejumlah kajian, para pemimpin Sarekat Islam sendiri menolak anggapan bahwa mereka adalah Ratu Adil, dan organisasi itu perlahan bergerak ke arah pemikiran yang lebih rasional. Bukankah mengubah pemujaan menjadi kesadaran bersama selalu menjadi tugas paling berat seorang pemimpin?

Dari Martabat ke Pemerintahan Sendiri

Kesadaran itulah yang ditanamkan Tjokroaminoto melalui gagasan, bukan sekadar lewat karisma pribadi, dan semuanya berangkat dari soal yang paling dasar. Seruan tentang “seperempat manusia” pada 1913 bukan retorika kosong, karena hukum kolonial memang menempatkan kaum bumiputra di lapisan paling bawah. Sebelum bicara tentang kemerdekaan, Tjokroaminoto lebih dulu menuntut agar manusia dipandang utuh.

Tiga tahun setelah pidato Surabaya, tuntutan atas martabat itu tumbuh menjadi tuntutan politik. Pada 18 Juni 1916, di Kongres Nasional Sarekat Islam pertama di Bandung, Tjokroaminoto membacakan pidato tentang zelfbestuur, atau pemerintahan sendiri. “Orang semakin lama semakin merasakan, baik di Nederland maupun di Hindia, bahwa zelfbestuur sungguh diperlukan,” ujarnya, hampir tiga dekade sebelum kemerdekaan benar-benar diproklamasikan. Menariknya, ia tidak hanya bicara tentang kekuasaan di tingkat atas. Ia juga membahas kepala desa dan aturan tentang perkampungan. Baginya, kemampuan sebuah bangsa untuk memerintah dirinya sendiri harus tumbuh dari bawah, dari kampung-kampung kecil yang berdenyut riuh.

Pemerintahan sendiri tanpa keadilan bagi rakyat kecil tentu belum cukup, dan pertanyaan inilah yang kemudian menggelisahkan murid-muridnya. Ketika sebagian dari mereka mulai mencari jawaban lewat Marxisme, Tjokroaminoto menanggapinya dengan menulis Islam dan Sosialisme (1924). Ia berpendapat bahwa cita-cita keadilan sosial dan pembelaan terhadap kaum tertindas tidak perlu dipinjam dari materialisme Marxis, karena nilai-nilai itu sudah tertanam dalam ajaran Islam yang ia yakini.

Dari perjalanan hidupnya, murid-muridnya mewariskan sebuah wejangan yang dinisbatkan kepadanya: “Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat.” Rumusan itu mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa landasan iman bisa kehilangan arah, iman tanpa ilmu bisa menjadi buta, dan keduanya tanpa siasat yang nyata hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.

Rumah yang Terbelah

Kebebasan berpikir di rumah Peneleh itu kemudian diuji oleh waktu dan perbedaan yang tajam. Rumah itu bukan sekadar tempat bernaung, melainkan kawah candradimuka tempat ideologi-ideologi besar beradu. Semaoen, Darsono, dan Alimin membawa Marxisme ke meja diskusi, sementara Soekarno mulai merajut benang-benang nasionalisme.

Perbedaan yang semula hidup dalam perdebatan hangat lambat laun berubah menjadi jurang. Pada 1921 Sarekat Islam terbelah, dan kelompok komunisnya membentuk Sarekat Islam Merah yang kemudian diserap oleh Partai Komunis Indonesia. Pertikaian ideologis itu juga merembet menjadi serangan pribadi. Menurut Shiraishi, Darsono menyerang Tjokroaminoto dengan tuduhan menyalahgunakan uang organisasi. Sesudah perpecahan itu, pengaruh Sarekat Islam berangsur surut. Tjokroaminoto wafat di Yogyakarta pada 17 Desember 1934, sebelas tahun sebelum Indonesia merdeka, dan sebelum ia sempat melihat tragedi yang kelak menimpa murid-muridnya.

Sejarah mencatat perihnya perpecahan itu. Murid-murid yang dulu makan di meja yang sama akhirnya saling berhadapan di ujung laras senapan. Pada September 1948, Musso memimpin pemberontakan di Madiun melawan pemerintahan Soekarno dan Hatta, lalu tewas ditembak di dekat Ponorogo pada 31 Oktober 1948. Kartosoewirjo memimpin pemberontakan Darul Islam selama tiga belas tahun, tertangkap di Garut pada Juni 1962, dan dieksekusi di Kepulauan Seribu pada 5 September 1962. Keputusan hukuman mati itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno, kawannya sendiri dari rumah kos yang sama. Ketika penulis Solichin Salam bertanya apakah ia pernah menjatuhkan hukuman mati, Soekarno menjawab dengan getir: “Pernah. Itu pun hanya sekali dan dengan hati yang berat.”

Mengapa mereka yang pernah belajar tentang kemanusiaan di rumah yang sama bisa berakhir saling menumpahkan darah? Apakah ini kegagalan sang guru, atau justru tanda bahwa Tjokroaminoto membiarkan murid-muridnya tumbuh menjadi pemikir bebas yang tidak mau berkompromi?

Menatap Cermin Peneleh

Sejarah tidak menyediakan jawaban yang tunggal dan sederhana. Tjokroaminoto membuka rumahnya, dan barangkali juga jiwanya, bagi gagasan-gagasan yang saling berlawanan. Namun sejarah juga memberi pelajaran yang mahal: kebebasan tanpa kesepakatan untuk saling menjaga, dan perbedaan tanpa wadah yang adil untuk berdamai, bisa berujung pada permusuhan. Sebagian jawaban atas persoalan itu baru dirumuskan pada 1945, ketika generasi berikutnya duduk bersama merumuskan dasar negara.

Hari ini rumah kos di Gang Peneleh telah sunyi dan berdiri sebagai museum. Kamar-kamarnya yang sempit telah kosong, tetapi gema perdebatan dan mimpi para pemuda itu seolah masih tertinggal di sela-sela dindingnya yang menua.

Bagi kita yang hidup di masa kini, warisan terbesar Tjokroaminoto barangkali bukan sebuah doktrin, melainkan sebuah teladan: keberanian menghormati martabat sesama manusia, keyakinan bahwa keadilan harus diperjuangkan dari tingkat paling bawah, dan kesediaan menyediakan ruang bagi perbedaan tanpa kehilangan rasa persaudaraan.


Setiap bangsa, seperti setiap rumah, akan selalu dihuni oleh orang-orang yang berbeda keyakinan. Tjokroaminoto memberi mereka meja makan yang sama, tetapi meja makan saja ternyata tidak cukup untuk membuat mereka tetap duduk bersama. Barangkali di situlah pekerjaan yang belum selesai dari rumah Peneleh, pekerjaan yang kini diwariskan kepada kita: bukan menyeragamkan isi kepala, melainkan merawat sesuatu yang membuat orang-orang yang berbeda tetap mau pulang ke rumah yang sama. Apa sesungguhnya yang membuat kita masih mau pulang ke rumah bernama Indonesia?