Waktu baca: 7 menit
Pada 6 Juni 2006, Kementerian Keuangan Norwegia mengumumkan bahwa dana kekayaan negaranya, Government Pension Fund Global, melepas seluruh saham dan obligasi Walmart. Dana yang lahir dari limpahan minyak Laut Utara itu menjual kepemilikannya di raksasa ritel Amerika Serikat tersebut senilai sekitar 415 juta dolar AS. Pada hari yang sama, dana itu juga melepas saham Freeport-McMoRan, perusahaan tambang yang beroperasi di Papua.
Bagi banyak manajer investasi, langkah itu tampak ganjil. Walmart saat itu adalah peritel terbesar di dunia dengan omzet lebih dari 285 miliar dolar AS, dan keputusan Norwegia tidak didasarkan pada pelanggaran hukum pasar modal. Reaksi keras pun datang. Dalam pidato di Oslo pada September 2006, Duta Besar Amerika Serikat untuk Norwegia, Benson Whitney, mengkritik sistem etika dana itu sebagai tidak adil dan tidak konsisten. “Norwegia menilai Walmart tidak etis karena dituduh menghalangi serikat pekerja,” katanya, “tetapi dana pensiunnya diam terhadap perusahaan dalam portofolionya yang berasal dari negara yang sama sekali tidak mengizinkan serikat pekerja.”
Norwegia bergeming. Keputusan itu tidak lahir dari hitungan laba-rugi, melainkan dari Dewan Etika (Etikkrådet), sebuah lembaga independen beranggotakan lima orang dengan latar belakang beragam: seorang filsuf, ahli hukum, ahli keamanan produk, hingga pemimpin perusahaan. Sejak Juni 2005, dewan itu menimbang pertanyaan yang jarang diajukan para ekonom: kapan seorang pemegang saham ikut menanggung kesalahan atas pelanggaran yang terjadi di perusahaan yang sahamnya ia miliki?
Pertanyaan itu tidak dijawab dengan tergesa-gesa. Pada 14 September 2005, dewan menyurati Walmart untuk meminta tanggapan atas berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan hak pekerja. Surat itu tidak pernah dijawab. Dua bulan kemudian, dewan merekomendasikan agar Walmart dikeluarkan karena ada risiko dana itu ikut terlibat dalam pelanggaran yang serius dan sistematis, antara lain penghalangan serikat pekerja, diskriminasi, dan pekerja anak di jaringan pemasoknya. Kesimpulannya sederhana tetapi berat: keuntungan yang sah secara hukum tidak otomatis benar secara moral.
Kisah ini lebih dari sekadar catatan kaki dalam sejarah investasi beretika. Kisah ini memperlihatkan apa yang terjadi ketika sebuah negara memberi tempat resmi bagi kegiatan berpikir dan berpikir ulang di dalam pengambilan keputusannya.
Jebakan Kecepatan
Tempat semacam itu langka karena budaya kepemimpinan kita lebih memuja kecepatan. Eksekusi, percepatan, dan indikator kinerja utama (KPI) dirayakan, sementara berhenti sejenak untuk mempertanyakan arah sering dicurigai sebagai keraguan, atau lebih buruk lagi, pemborosan waktu.
Padahal banyak kegagalan strategis tidak lahir dari kerja yang lambat, melainkan dari asumsi lama yang tidak pernah diuji ulang. Chris Argyris, pakar pembelajaran organisasi dari Harvard, membedakan dua cara sebuah organisasi belajar. Dalam “belajar satu putaran” (single-loop learning), organisasi terus memperbaiki cara melakukan sesuatu tanpa pernah bertanya apakah hal itu memang perlu dilakukan. Argyris membandingkannya dengan termostat yang menyalakan pemanas setiap kali suhu ruangan turun, tanpa pernah mempertanyakan mengapa suhunya diatur di angka itu. Dalam “belajar dua putaran” (double-loop learning), asumsi dasarnya ikut diperiksa. Di putaran kedua inilah berpikir ulang bekerja.
Norwegia memahami hal itu. Pada 2005, bank sentralnya juga merekrut Henrik Syse, seorang filsuf yang banyak menulis tentang etika perang, untuk memimpin unit tata kelola perusahaan di lembaga pengelola dana tersebut. Dalam sebuah wawancara pada 2006, Syse mengatakan bahwa banyak orang di bank itu sudah memiliki kompas moral yang baik, “tetapi siapa pun yang memegang kekuasaan juga membutuhkan arah.”
Kebutuhan akan arah itu juga dirasakan Denmark. Negeri itu memiliki Dewan Etika (Det Etiske Råd), badan penasihat yang bekerja untuk parlemen. Pada akhir 2016, Menteri Kesehatan Sophie Løhde meminta dewan itu menimbang apakah Denmark sebaiknya menerapkan “persetujuan yang dianggap ada” (presumed consent) untuk donor organ. Dengan aturan itu, setiap warga berusia di atas 18 tahun otomatis tercatat sebagai donor, kecuali ia menolak. Survei otoritas kesehatan menunjukkan sebagian besar warga menyambut gagasan itu, dan setiap tahun memang ada pasien yang meninggal karena menunggu organ. Namun pada 2017, dewan merekomendasikan agar Denmark mempertahankan aturan persetujuan sukarela yang berlaku, karena aturan itu menghormati otonomi dan keutuhan diri setiap orang. Pada 2022, parlemen kembali meminta pertimbangan dewan. Pertanyaan yang sulit memang tidak pernah selesai dipikirkan sekali saja.
Tantangan di Negeri Sendiri
Bila cermin Nordik itu diarahkan ke Indonesia, kita berhadapan dengan sebuah paradoks. Kita sering tidak kekurangan orang cerdas atau dokumen rencana strategis yang tebal. Yang kurang adalah ruang yang dilembagakan untuk berpikir ulang.
Selama puluhan tahun, birokrasi kita dibentuk oleh rezim kepatuhan administratif. Keberhasilan sebuah program kerap diukur dari tingginya serapan anggaran di akhir tahun, rapinya surat pertanggungjawaban (SPJ), dan cepatnya proyek fisik diresmikan. Dalam suasana seperti itu, pertanyaan yang lebih mendasar mudah tenggelam: apakah kebijakan ini menjawab akar masalah warga, apakah proyek ini justru merusak daya dukung lingkungan dalam jangka panjang, dan apakah aturan baru ini hanya menambah tumpukan aturan yang sudah ada?
Dalam tulisan “Krisis sebagai Ujian Kepemimpinan”, saya bercerita tentang gas dan rem di masa pandemi. Pelajaran yang sama berlaku di sini. Tanpa keberanian menginjak rem sejenak untuk berpikir ulang, kecepatan hanya akan mempercepat datangnya masalah baru. Ruang evaluasi pun kerap tidak berfungsi sebagai forum untuk membedah asumsi, tetapi menjadi upacara untuk membenarkan target yang sudah telanjur ditetapkan.
Pelajaran serupa berlaku di dunia usaha. Mesin bisnis dirancang untuk membaca apa yang bisa diukur oleh laporan kuartalan. Ketika tekanan pasar meningkat, kerusakan lingkungan dan kerentanan sosial di sekitar wilayah operasi mudah diperlakukan sekadar sebagai “eksternalitas” atau pos biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Divestasi Norwegia terhadap Walmart, dan sejak 2016 terhadap puluhan perusahaan batu bara, mengirim pesan bahwa legitimasi bisnis tidak cukup ditopang oleh kepatuhan hukum formal. Tantangan banyak perusahaan hari ini adalah bergeser dari keberlanjutan yang sekadar mencentang daftar periksa menuju pemikiran ulang yang jujur atas model bisnisnya sendiri.
Organisasi masyarakat sipil dan yayasan menghadapi jebakan yang lebih halus, yaitu keyakinan pada keberhasilan masa lalu. Organisasi yang lahir dari idealisme pun bisa perlahan berubah menjadi birokrasi kecil yang sibuk merawat program lama hanya karena program itu “sudah berjalan bertahun-tahun” atau “sesuai selera donor”.
Ruang untuk Berpikir Ulang
Dalam tulisan yang sama tentang krisis, saya juga bercerita sedang bersiap memfasilitasi forum evaluasi bersama jajaran pimpinan puncak sebuah perusahaan. Forum itu berlangsung pada 18 dan 19 November 2026. Perusahaan itu mengelola kawasan gambut, dan yang dievaluasi adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026.
Dalam satu sesi khusus untuk pimpinan puncak, saya mengajak mereka berpikir dan berpikir ulang tentang keputusan strategis apa pun yang harus diambil sebelum musim kemarau berikutnya. Evaluasi sesudah krisis biasanya berkutat pada peralatan, prosedur, dan anggaran. Salah satu pertanyaan dalam sesi itu justru menyentuh manusianya: apa yang perlu dipikirkan ulang tentang orang-orang di dalam perusahaan itu sendiri, berangkat dari krisis kemarin? Nilai apa yang harus mereka pegang, kinerja seperti apa yang dibutuhkan, dan bagaimana menyiapkan serta mengelola mereka?
Saya percaya nilai adalah “algoritma dasar” seseorang. Algoritma itulah yang menentukan pilihan seseorang ketika keadaan genting dan prosedur tidak lagi cukup memberi petunjuk.
Pertanyaan tentang manusia itu bersambung dengan gagasan yang datang dari mereka sendiri, yaitu membangun wadah belajar internal berupa sebuah akademi. Di titik inilah kisah dari Oslo dan forum evaluasi itu bertemu. Norwegia tidak berhenti pada satu keputusan tentang Walmart. Mereka membangun dewan yang tugasnya memang berpikir ulang, tahun demi tahun. Sebuah akademi bisa menjadi rumah yang serupa: tempat pelajaran dari krisis dirawat supaya tidak hilang begitu musim hujan tiba dan api padam.
Rumah semacam itu juga berarti ruang aman bagi kritik dari dalam. Seorang pemimpin tidak cukup menjadi dirigen yang memastikan semua bagian memainkan partitur dengan rapi sesuai kerangka kerja logis (logical framework). Sesekali ia harus berani menghentikan orkestra untuk bertanya apakah lagu yang dimainkan masih sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Menempatkan berpikir dan berpikir ulang di jantung pengambilan keputusan bukanlah kemewahan yang hanya sanggup dibeli negara kaya seperti Norwegia. Ini disiplin kepemimpinan yang paling mendasar: kemampuan menarik diri sejenak dari kebisingan rutinitas, menanggalkan rasa paling tahu, dan melihat persoalan dengan batin yang jernih.
Kita semua kerap tergoda untuk terus berlari. Keputusan mana di organisasi kita yang sah menurut aturan, tetapi belum tentu benar? Bagaimana jika asumsi di balik target yang sedang kita kejar ternyata keliru? Dan di mana pertanyaan semacam itu boleh diajukan tanpa rasa takut?
Rujukan
- Argyris, C. (1977). Double Loop Learning in Organizations. Harvard Business Review, September 1977.
- Council on Ethics for the Government Petroleum Fund. (2005, 15 November). Recommendation on exclusion of Wal-Mart Stores Inc.
- Kementerian Keuangan Norwegia. (2006, 6 Juni). Two companies, Wal-Mart and Freeport, are being excluded from the Norwegian Government Pension Fund – Global’s investment universe. Siaran pers No. 44/2006.
- Whitney, B. K. (2006, 1 September). Pension Fund Divestment: Meeting Norwegian Fairness Standards? Pidato di Norwegian Institute of International Affairs, Oslo.
- Det Etiske Råd. (2017). Det Etiske Råds udtalelse om formodet og informeret samtykke. Kopenhagen.