Waktu baca: 6 menit
Pada pengujung Januari 2014, ketika mesin-mesin politik mulai memanas menjelang pemilihan presiden, tiba-tiba beredar lembaran uang kertas bertuliskan: “Prabowo Satrio Piningit, Heru Cakra Ratu Adil”. Tiga bulan berselang, narasi serupa berembus dari seberang gelanggang. Suhardiman, politisi kawakan Golkar, menobatkan Joko Widodo sebagai sang ksatria tersembunyi itu. Argumennya membumi sekaligus cerdik: satrio piningit adalah orang yang “kesandung”, sosok yang merangkak dari lapisan bawah, bukan produk yang turun dari langit elitisme.
Dua kubu yang bertarung sengit, namun meminjam satu mantra yang sama. Di tengah riuhnya demokrasi elektoral yang dikawal lembaga survei, algoritma media sosial, dan konsultan politik berbiaya mahal, sebuah nubuat berusia ratusan tahun ternyata masih dianggap sebagai komoditas politik yang ampuh. Fenomena ini menyisakan satu pertanyaan mendasar: mengapa imajinasi arkais ini menolak mati di benak pemilih modern kita?
Mesin Harapan dari Kediri
Akar imajinasi itu tertanam jauh di abad ke-12, pada sosok Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah pada 1135–1157 Masehi. Meski naskah-naskah ramalan yang menyandang namanya baru ditulis berabad-abad setelah ia mangkat, struktur naratif yang ditawarkannya begitu memikat dan melampaui zaman. Sejarah dipahami bukan sebagai garis lurus, melainkan siklus yang berputar dari zaman kalabendu (era kerusuhan dan kerusakan moral) menuju zaman kalasuba (era kemakmuran dan keadilan). Di titik nadir kekacauan itulah, seorang pembebas bernama Ratu Adil diyakini akan turun tangan.
Dalam kacamata sosiologi Barat, gejala ini dipetakan sebagai milenarianisme: keyakinan kolektif bahwa tatanan dunia yang korup akan segera runtuh, lalu digantikan dunia baru yang dipimpin sang juru selamat. Eropa abad pertengahan sempat menyaksikannya dalam letupan pemberontakan petani yang menanti akhir zaman. Di tanah Jawa, keyakinan itu menjadi ingatan kolektif yang luar biasa awet.
Jawabannya barangkali tersimpan dalam buku Romo Sindhunata, Ratu Adil: Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik, yang saya baca beberapa bulan silam. Diterjemahkan dari disertasi doktoralnya di Jerman (Hoffen auf den Ratu Adil), karya yang diperkaya lebih dari lima puluh lukisan getir Budi Ubrux ini membongkar sejarah dari bawah. Sindhunata tidak sedang mencatat kronik para raja atau gubernur jenderal, melainkan mengarsipkan denyut protes petani Jawa sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ia ingin “membangunkan wong cilik dari sejarah masa lampau”, mengembalikan daya dan suara kepada mereka yang selama ini hanya menjadi deretan angka dalam laporan kolonial.
Ada satu metafora dalam buku itu yang terus menghantui pikiran saya. Ketika wong cilik ditanya siapakah Ratu Adil, tulis Sindhunata, jagonya berkokok memanggil matahari di pagi hari, lalu pergi mengais nasi.
Metafora ini meruntuhkan asumsi bahwa gerakan milenarian semata-mata bentuk kepasrahan fatalistik. Ayam jago tidak pernah peduli apakah matahari terbit karena kokoknya atau karena hukum astronomi. Ia tetap berkokok menyuarakan harapan setiap subuh, lalu kembali menjejak tanah, mengais rezeki di tengah lumpur realitas. Begitulah anatomi harapan wong cilik: utopis dalam imajinasi, namun sangat pragmatis dalam tindakan sehari-hari. Harapan itu tidak membuat mereka duduk berpangku tangan.
Proyeksi Bawah Sadar dan Wajah Sang Pembebas
Karena sifatnya yang cair dan aktif, harapan kolektif ini terus mencari jangkar sejarahnya. Ia tidak terikat pada satu ideologi, melainkan meminjam wajah siapa saja yang dianggap mampu mengartikulasikan penderitaan rakyat.
Pada Perang Jawa (1825–1830), Pangeran Diponegoro menyatukan legitimasi bangsawan, otoritas keagamaan, dan atribut Ratu Adil untuk melawan penetrasi kolonial. Di Gedangan, Sidoarjo, pada 1904, perlawanan serupa dipimpin Kiai Hasan Mukmin, seorang guru tarekat Qadiriyah-Naqsyabandiyah. Sementara di Blora, Samin Surosentiko memilih jalan pembangkangan sipil tanpa kekerasan: menolak membayar pajak dan tunduk pada aturan kolonial, hanya bersenjatakan keteguhan hati. Sindhunata bahkan melacak bagaimana motif Ratu Adil hidup dan beradaptasi dalam komunitas Kristen di pedesaan Jawa. Harapan akan pembebasan, pada akhirnya, melampaui sekat-sekat teologis.
Memasuki abad ke-20, ketika organisasi modern bernama Sarekat Islam (SI) lahir, ribuan petani menyambut H.O.S. Tjokroaminoto bak sang pembebas yang dinubuatkan. Di sinilah letak paradoks sosiologisnya: kajian para sejarawan mencatat bahwa para pemimpin SI justru menolak sebutan Ratu Adil itu. Artinya, mitos ini sering kali bukan hasil rekayasa dari atas, melainkan lebih banyak lahir dari bawah. Rakyatlah yang memakaikan jubah Ratu Adil ke pundak Tjokroaminoto, sebagaimana kelak mereka memakaikannya ke pundak Soekarno sesudah kemerdekaan.
Polanya berulang. Ketika struktur sosial-ekonomi menghimpit dan saluran aspirasi formal tersumbat, memori kolektif yang tertidur di bawah sadar itu bangkit, mencari figur konkret untuk dititipi beban sejarah.
Lahan Subur Kegelisahan Baru
Apakah mekanisme itu masih bekerja hari ini? Survei opini publik tentu tidak dirancang untuk menakar mistisisme, tetapi ia bisa memotret ke mana harapan sedang berlabuh.
Pada Juni 2024, Litbang Kompas merilis angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo yang mencapai 75,6 persen. Jika dibedah menurut kelas, polanya menarik: kepuasan tertinggi datang dari kelompok sosial-ekonomi bawah (79,7 persen), lalu menyusut seiring naiknya kelas sosial responden. Angka ini bukan sertifikat yang mengesahkan siapa Ratu Adil. Ia menunjukkan di lapisan mana harapan paling banyak dititipkan.
Masalahnya, pijakan ekonomi di lapisan bawah dan tengah kita hari ini sedang terkikis. Angka kemiskinan memang menurun, namun ketimpangan justru melebar. Lebih mengkhawatirkan lagi, kelas menengah Indonesia menyusut tajam, dari 57 juta jiwa pada 2019 menjadi sekitar 47 juta jiwa pada 2025. Gejala turun kelas ini berkelindan dengan gelombang kegelisahan global: dari jalanan Paris hingga Beograd, generasi muda menuntut biaya hidup yang terjangkau dan negara yang bisa dipercaya. Istilah “kelas pekerja” yang sempat dianggap usang kini kembali menjadi kosakata utama dalam percakapan publik.
Secara sosiologis, kombinasi antara ruang ekonomi yang menyempit dan saluran aspirasi yang terasa buntu adalah lahan paling subur bagi bangkitnya kembali rindu akan sosok Ratu Adil.
Beban yang Harus Dipikul
Di titik inilah para elite politik sering salah hitung. Banyak yang mengira simbolisme satrio piningit hanyalah soal kosmetik komunikasi: mencetak stiker, memoles citra merakyat di media sosial, atau meminjam retorika populis. Padahal, sejarah perlawanan yang didokumentasikan Sindhunata membuktikan bahwa wong cilik bukan massa pasif yang mudah diperdaya tanpa batas. Mereka memang menitipkan harapan secara sukarela, namun mereka juga punya otonomi penuh untuk mencabut kembali mandat kultural itu ketika sang tokoh terbukti ingkar.
Saat julukan satrio piningit ramai dibicarakan pada 2014, politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno sempat melontarkan pengingat penting: implikasi paling mendasar dari gelar itu adalah kesediaan untuk berkorban dan melayani. Peringatan ini relevan bagi siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan, tanpa terkecuali.
Pemimpin yang terperangkap dalam menara gading teknokrasi dan elitisme akan selalu gagap menghadapi masyarakat Indonesia. Bukan karena mereka defisit kecerdasan intelektual, melainkan karena mereka defisit imajinasi sosial. Para elite terbiasa membaca rakyat lewat dinginnya tabel statistik dan kurva pertumbuhan, sementara rakyat membaca pemimpinnya lewat kepekaan rasa dan keberpihakan nyata. Memahami batin wong cilik, bagaimana mereka menelan kecewa, merawat harapan dalam diam, lalu tetap bangun saat fajar untuk memutar roda ekonomi, bukanlah urusan klenik. Itu prasyarat paling dasar dari sebuah kepemimpinan.
Tentu saja, empati kultural saja tidak cukup untuk mengenyangkan perut. Harapan yang dititipkan itu menuntut terjemahan kebijakan yang konkret: lapangan kerja yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan tangga mobilitas sosial yang kini macet harus diperbaiki.
Lebih dari satu abad setelah perlawanan petani Gedangan dan pembangkangan kaum Samin, ayam jago itu masih setia berkokok setiap pagi, memanggil matahari keadilan yang sinarnya belum juga merata. Pertanyaan terpenting hari ini bukan lagi menebak siapa sosok yang akan turun sebagai Ratu Adil. Pertanyaannya jauh lebih menantang: adakah pemimpin yang cukup rendah hati untuk mendengar kokok itu, menanggalkan jubah elitisnya, lalu ikut turun mengais jalan keluar bersama mereka?
