Waktu baca: 6 menit
Kamis, 26 Maret 2020. Pandemi baru saja mulai mengunci kota-kota di seluruh dunia ketika Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, membacakan pernyataan Presiden Halimah Yacob di hadapan para wakil rakyat. Isinya singkat, tapi tidak biasa: Presiden mengizinkan pemerintah mengambil hingga 17 miliar dolar Singapura dari tabungan negara untuk menahan dampak wabah.
Izin itu penting karena tabungan tersebut bukan milik pemerintah yang sedang berkuasa. Ia warisan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sejak aturan perlindungannya dibuat pada 1991, pintu itu baru sekali dibuka, yaitu saat krisis keuangan global 2009. Sampai pandemi mereda, Singapura menarik sekitar 40 miliar dolar dari sana. Untuk itu tidak ada utang baru, dan tidak ada uang yang dicetak.
Saya mempelajari kisah ini ketika mengikuti senior fellowship di Lee Kuan Yew School of Public Policy pada 2022. Yang membuat saya terpaku bukan besarnya angka, melainkan logika di baliknya. Logikanya begitu sederhana sehingga terasa ganjil di tengah dunia yang menganggap defisit dan utang sebagai kelaziman: menabung di musim panen, lalu membelanjakannya di musim paceklik.
Melawan Arus Sejak Awal
Logika itu tidak lahir dari buku teks. Ketika Partai Aksi Rakyat memegang pemerintahan pada 1959, salah satu langkah pertamanya justru tidak populer: memotong gaji pegawai negeri agar anggaran kembali seimbang.
Goh Keng Swee, arsitek ekonomi Singapura, kemudian merumuskannya. Menurut Goh, cara menahan resesi tanpa mencetak uang adalah membelanjakan aset yang dikumpulkan di masa baik. “Inilah yang sedang kami lakukan,” tulisnya. Jalan menuju stabilitas, kata Goh, adalah kehati-hatian ketika makmur, serta kesabaran dan ketabahan ketika susah.
Singapura juga berani berbeda di bidang lain. Ekonom Donald Low mencatat bahwa keputusan Singapura merangkul perusahaan multinasional setelah merdeka pada 1965 adalah pilihan yang saat itu tidak sedang tren.
Kebiasaan menabung itu kemudian dikunci dalam konstitusi. Sejak 1991, pemerintah yang berkuasa tidak boleh menyentuh tabungan warisan pemerintah sebelumnya tanpa persetujuan Presiden terpilih. Orang Singapura menyebutnya mekanisme “dua kunci”: satu dipegang kabinet, satu lagi dipegang Presiden. Dari hasil investasi tabungan itu pun, paling banyak separuh yang boleh dibelanjakan. Separuh sisanya dikembalikan, agar pokoknya terus bertambah untuk generasi berikutnya.
Hasilnya kini terasa. Pada tahun anggaran 2025, sumbangan hasil investasi cadangan ke anggaran Singapura mencapai 27,5 miliar dolar Singapura, sekitar 17 persen dari seluruh pendapatan negara. Tahun itu ditutup dengan surplus 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menguji Logikanya
Kisah semacam ini mudah diromantisasi. Karena itu saya mengujinya dengan tiga pertanyaan.
Pertama, benarkah Singapura tak pernah defisit? Ternyata pernah. Aturannya bukan anggaran seimbang setiap tahun, melainkan seimbang dalam satu masa jabatan. Defisit boleh terjadi, asalkan ditutup dari tabungan sendiri.
Kedua, benarkah Singapura tidak punya utang? Ternyata punya, dan besar. Ekonom Mukul Asher mencatat utang dalam negeri Singapura pada 1993 setara 75,6 persen PDB, padahal anggarannya surplus bertahun-tahun. Utang itu muncul karena dana pensiun wajib warga, Central Provident Fund (CPF), disimpan dalam obligasi pemerintah lalu diinvestasikan. Jadi pemerintah meminjam untuk menabung, bukan untuk belanja. Ketika Singapura akhirnya berutang untuk infrastruktur besar lewat undang-undang khusus pada 2021, pinjaman itu dibatasi untuk aset yang dipakai lintas generasi.
Ketiga, bisakah resep ini disalin begitu saja? Tidak. Singapura adalah negara-kota kecil dengan ekonomi yang sangat terbuka. Low sendiri mencatat bahwa stimulus fiskal di sana banyak “bocor” ke impor. Dominasi satu partai juga membuat pemerintahnya leluasa berpikir jangka panjang. Dalam hampir semua hal itu, Indonesia berbeda.
Maka yang layak dipelajari dari Singapura bukan angka-angkanya, melainkan cara berpikirnya: berangkat dari kondisi sendiri, lalu menyusun aturan yang masuk akal untuk kondisi itu.
Angka Pinjaman dari Maastricht
Di titik ini Indonesia patut bercermin. Batas defisit anggaran kita sebesar 3 persen PDB, dan batas utang 60 persen PDB, tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003. Kedua angka itu tidak dihitung dari kondisi Indonesia. Keduanya diadopsi dari Perjanjian Maastricht, kesepakatan negara-negara Uni Eropa menjelang lahirnya mata uang euro.
Para pejabat kita tidak menutupi asal-usul itu. Presiden Prabowo Subianto pernah berseloroh bahwa Indonesia ikut Maastricht karena ingin menjadi “nice boy”. Purbaya Yudhi Sadewa, saat menjabat Menteri Keuangan pada September 2025, menyebut kedua batas itu ditetapkan secara arbitrer, dan mengingatkan bahwa hampir semua negara Eropa kini melanggarnya.
September lalu, Komisi XI DPR mulai membahas revisi UU Keuangan Negara. Ketuanya, Mukhamad Misbakhun, mengkritik angka 3 persen yang diperlakukan bak “kitab suci”, lalu bertanya apakah China pernah membicarakan defisit 3 persen. Kementerian Keuangan memilih bertahan pada batas lama.
Sekilas, ini pertarungan antara kubu disiplin dan kubu ekspansi. Tapi perhatikan pertanyaan yang diajukan keduanya: seberapa banyak kita boleh berutang, 3 persen atau lebih? Tak satu pun mengajukan pertanyaan Goh Keng Swee enam dekade lalu: berapa banyak yang sudah kita tabung?
Pertanyaan itu bukan soal teori. Hingga Agustus 2026, APBN mencatat keseimbangan primer surplus Rp154 triliun. Keseimbangan primer adalah pendapatan negara dikurangi belanja di luar bunga utang. Surplus berarti pendapatan kita sebenarnya cukup untuk membiayai semua belanja selain bunga. Defisit Rp240 triliun pada periode yang sama muncul dari satu pos saja: bunga utang yang sudah mencapai Rp394 triliun. Kita berutang untuk membayar bunga atas utang lama.
Bandingkan dengan tetangga kita. Di Singapura, hasil tabungan masa lalu menyumbang sekitar seperenam pendapatan negara. Di Indonesia, bunga utang masa lalu menyedot hampir seperlima belanja pemerintah pusat. Dua negara bertetangga punya dua arus yang berlawanan: yang satu menerima dari masa lalunya, yang lain membayar kepada masa lalunya.
Ini bukan argumen agar Indonesia berhenti berutang. Negara berkembang yang jalan, pelabuhan, dan sekolahnya belum cukup memang membutuhkan pembiayaan. Utang untuk aset produktif yang bertahan lintas generasi masih masuk akal, dan Singapura pun melakukannya. Yang tidak masuk akal adalah perdebatan yang hanya berputar pada batas pinjaman, sementara gagasan menabung tak pernah naik ke meja.
Akal Sehat sebagai Kebijakan
Setiap keluarga di kampung tahu hukum ini tanpa perlu membaca Maastricht. Hasil panen yang baik disisihkan, untuk musim kering atau untuk anak yang hendak kuliah. Keluarga yang terus meminjam demi membayar bunga pinjaman sebelumnya, cepat atau lambat, akan menjual sawahnya.
Singapura tidak lebih pintar dari keluarga di kampung itu. Ia hanya berani menjadikan akal sehat sebagai aturan negara, lalu menguncinya dengan dua kunci agar tidak dibongkar pemerintah yang tergoda belanja. Keberanian itu lahir dari kesediaan berpikir sendiri, tanpa menunggu restu dari resep yang sedang laris di pusat-pusat keuangan dunia.
Kembali ke Maret 2020. Ketika wabah datang, Singapura tak perlu bertanya kepada pasar obligasi berapa bunga yang harus ia bayar untuk menyelamatkan warganya. Ia cukup memutar kunci kedua dan membuka tabungan yang dirawat turun-temurun oleh generasi-generasi sebelumnya. Bagi kita, pertanyaannya barangkali bukan lagi apakah angka 3 persen itu sakral, melainkan kapan kita mulai menabung untuk krisis yang pasti datang.
