Kemarahan anak muda datang seperti hujan pertama di ujung kemarau. Tak ada yang tahu persis kapan ia jatuh, tetapi semua orang tahu awannya sudah lama menggantung.
Tahun ini, awan itu pecah di banyak tempat sekaligus. Di Aubervilliers, pinggiran utara Paris, siswa SMA turun ke jalan karena sekolah rusak, kelas yang terlalu padat, dan kekurangan guru. Seorang siswi bercerita, tahun lalu ia ujian bahasa Prancis tanpa pernah punya guru bahasa Prancis. Dalam hitungan minggu, protes menjalar ke lebih dari 1.200 SMA di seluruh Prancis. Sebagian berakhir ricuh: polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet.
Pada malam Halloween, gelombang yang sama sampai ke Jerman. Kelompok bernama “Gen Z regelt”, yang kira-kira berarti “Gen Z yang membereskan”, turun ke jalan menuntut pendidikan yang lebih baik dan biaya hidup yang lebih rendah. Puluhan ribu orang berdemonstrasi di kota-kota besar. Di Frankfurt, toko-toko dijarah setelah hari gelap.
Di Indonesia, mahasiswa juga turun ke jalan. Pada Agustus 2025, kemarahan meledak setelah anggota DPR mendapat tunjangan perumahan sekitar sepuluh kali upah minimum Jakarta. Beberapa orang tewas. Pada 20 Oktober lalu, tepat dua tahun pemerintahan baru, mahasiswa kembali berdemonstrasi dengan tuntutan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir ditetapkan sebagai bencana nasional. Salah satu poster mereka berbunyi “Ini Bukan Bencana Alam, Ini Bencana Kebijakan”. Delapan hari kemudian di Bundaran HI, seorang mahasiswa UIN Palangka Raya bercerita bahwa yang dihirup warga Kalimantan sudah bukan sekadar asap, tetapi bercampur debu, abu, dan batu bara yang ikut terbakar.
Pemicunya Berbeda, Akarnya Sama
Sekolah rusak, tunjangan DPR, asap. Pemicunya berlainan, tetapi survei menunjukkan akar yang serupa.
Survei Deloitte 2026 terhadap 22.595 anak muda di 44 negara menemukan bahwa biaya hidup menjadi kekhawatiran utama Gen Z dan milenial selama lima tahun berturut-turut. Sebanyak 55 persen Gen Z mengaku menunda keputusan besar dalam hidup karena keuangan, misalnya menikah, punya anak, atau melanjutkan sekolah. Biaya perumahan pun ikut menentukan pilihan kerja bagi 69 persen dari mereka.
Singkatnya: hidup makin mahal, masa depan terasa makin jauh, dan mereka yang memegang kendali terkesan tidak melihatnya.
Ketika Kemarahan Menemukan Kotak Suara
Di sebagian negara, kemarahan yang sama menempuh jalan lain. Pada pemilu sela Amerika Serikat, 3 November lalu, Partai Demokrat merebut kembali DPR dan Senat. Di Michigan, Abdul El-Sayed menjadi Muslim pertama yang terpilih ke Senat AS. Pemimpin Demokrat di DPR menyebut alasan kemenangan mereka dengan sederhana: hidup di negeri itu sudah terlalu mahal. Apakah kemenangan di kotak suara akan menjawab soal biaya hidup, waktu yang akan menguji.
Serbia melangkah lebih jauh. Selama hampir dua tahun, mahasiswa berunjuk rasa setelah kanopi stasiun kereta di Novi Sad runtuh pada November 2024 dan menewaskan 16 orang. Mereka berorganisasi lewat forum-forum terbuka tanpa ketua tunggal. Lalu mereka melakukan sesuatu yang jarang: alih-alih mendukung partai oposisi yang sudah ada, mereka menyusun daftar calon sendiri. Isinya sebagian besar akademisi, insinyur, dokter, ahli hukum, dan seniman. Tidak satu pun calonnya mahasiswa.
Pada 25 Oktober, Daftar Mahasiswa meraih sekitar 53 persen suara dan 140 dari 250 kursi parlemen. Angka partisipasi pemilih mencapai 68,78 persen, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Aleksandar Vučić, yang berkuasa bertahun-tahun, mengakui kekalahan pada malam itu juga.
Anak muda Serbia tidak sekadar memilih pemimpin. Mereka menentukan syarat siapa yang layak memimpin. Apakah eksperimen ini bertahan menghadapi kerja pemerintahan sehari-hari, belum ada yang tahu. Namun Serbia menunjukkan bahwa kemarahan, jika diberi kesabaran dan wadah, bisa menjadi lebih dari sekadar ledakan.
Indonesia: Tumbuh, tapi Tidak Naik Kelas
Di atas kertas, Indonesia baik-baik saja. Ekonomi tumbuh sekitar lima persen per tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Namun pada periode yang sama, rasio Gini naik dari 0,363 menjadi 0,368. Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan: nol berarti semua orang setara, satu berarti seluruh kue dimakan satu orang.
Lapisan tengah menipis. Pada 2019, jumlah kelas menengah Indonesia 57,33 juta orang. Pada 2025, tinggal 46,7 juta. Bank Dunia mencatat porsi pekerja berpenghasilan kelas menengah turun dari 14,5 persen pada 2018 menjadi 7,1 persen pada 2025.
Jumlah kelas menengah Indonesia (juta orang)
Sumber: BPS (2019–2024); BPS diolah Mandiri Institute (2025).
Jadi, makin sedikit orang yang miskin, tetapi makin sedikit pula yang bisa naik kelas. Air memang sedang pasang naik, tapi tidak semua perahu ikut terangkat. Ketika tangga sosial macet, berita tentang tunjangan pejabat tidak lagi sekadar gosip. Bagi banyak anak muda, berita seperti itu terasa sebagai bukti bahwa permainannya tidak adil.
Kemarahan yang Belum Menemukan Saluran
Di sinilah bedanya. Di Amerika dan Serbia, kemarahan menemukan calon, daftar, dan kotak suara. Di Indonesia, belum.
Hingga Maret 2026, menurut catatan organisasi hak asasi manusia, sekitar 700 orang masih ditahan terkait demonstrasi Agustus–September 2025. Analisis di Fulcrum, terbitan ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, menyebut keterasingan Gen Z Indonesia masih terutama tersalurkan lewat media sosial, dan belum terlihat keinginan untuk membentuk organisasi politik baru.
Asap yang sama yang membuat mahasiswa berteriak di Bundaran HI, di Bukit Batu membuat enam belas orang diam-diam mengisi tangki air. Pada September lalu, di Bukit Batu, Palangka Raya, mereka membentuk regu relawan dengan satu tangki air di atas mobil bak pinjaman. Mereka tidak sedang berdemonstrasi. Mereka menjaga tepi kampungnya. Saya tidak sedang membandingkan mana yang lebih benar. Suara di Jakarta dan regu di tepi hutan sama-sama dibutuhkan. Keduanya hanya menunjukkan bahwa keresahan bisa mengambil banyak bentuk, asalkan ada wadah yang menampungnya.
Tiga Lapis Pertanyaan
Survei-survei itu menjelaskan mengapa anak muda marah. Survei tidak menjelaskan dari mana ketidakadilan itu terus diproduksi.
Saya melihatnya dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah gejalanya: kemarahan di jalanan. Lapis kedua adalah akarnya, yaitu cara uang dan peluang mengalir. Uang, seperti air, selalu lebih dulu membasahi tanah yang paling dekat dengan mata airnya. Ekonom abad ke-18 Richard Cantillon sudah mengamati bahwa uang baru tidak sampai ke semua orang pada saat yang sama. Uang baru lebih dulu dinikmati mereka yang paling dekat dengan sumbernya: bank, pemilik aset, lingkaran kekuasaan. Ketika uang itu akhirnya sampai ke pekerja dan anak muda, harga rumah dan kebutuhan pokok sudah lebih dulu naik.
Lapis ketiga adalah pertanyaan yang ingin terus saya kejar di blog ini: bisakah kita merancang sistem yang alirannya memulihkan, bukan menguras? Sistem di mana kesejahteraan tidak tertahan di hulu, tetapi sampai ke hilir dan menghidupi apa saja yang dilewatinya.
Kemarahan adalah energi. Ia bisa padam karena lelah, meledak menjadi kerusakan, atau mengalir menjadi sesuatu yang membangun.
Di Kalimantan, kami belajar dari sungai. Sungai yang dibendung tanpa pintu akan meluap. Gambut yang ditinggalkan airnya akan terbakar. Hanya air yang menemukan jalannya yang menghidupi kampung-kampung di tepinya.
Jadi pertanyaannya bukan lagi mengapa anak muda marah. Pertanyaannya: ke mana kemarahan ini akan kita alirkan?
